Pemerintah Indonesia secara konsisten melanjutkan program Bantuan Sosial (Bansos) sebagai salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Setiap tahun, alokasi anggaran untuk Bansos terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi nasional. Program ini mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai langsung, hingga bantuan pendidikan, yang semuanya bertujuan meringankan beban hidup masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Mengingat pentingnya akses informasi bagi calon penerima manfaat, pemerintah terus berupaya mempermudah proses pengecekan status penerima Bansos. Inovasi teknologi menjadi kunci utama, dengan fokus pada platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Transformasi digital ini memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi kelayakan dan status bantuan mereka hanya dengan bermodalkan perangkat seluler.
Tahun 2026 diproyeksikan akan menjadi kelanjutan dari upaya digitalisasi ini, dengan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor kelurahan atau instansi terkait, melainkan cukup memanfaatkan koneksi internet dan perangkat HP. Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana cara cek penerima Bansos 2026 secara online melalui HP, simak penjelasan lengkap dari Majukaryabersama.co.id.
Memahami Jenis-Jenis Bansos Pemerintah di Tahun 2026
Program Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah Indonesia sangat beragam, dirancang untuk menyasar berbagai segmen masyarakat dengan kebutuhan spesifik. Pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis Bansos ini krusial bagi masyarakat untuk mengetahui potensi bantuan yang mungkin mereka terima. Setiap jenis Bansos memiliki kriteria penerima, besaran bantuan, serta mekanisme penyaluran yang berbeda.
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program Bansos agar tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan keberlanjutan program-program unggulan dengan beberapa kemungkinan penyesuaian berdasarkan data kemiskinan dan inflasi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam merespons dinamika sosial ekonomi.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini meliputi kepemilikan ibu hamil/nifas, anak usia dini, anak sekolah (SD, SMP, SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia.
Besaran bantuan PKH bervariasi tergantung komponen yang dimiliki keluarga, dengan nominal yang bisa mencapai jutaan rupiah per tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, biasanya per tiga bulan, melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) atau kantor pos. Data penerima PKH diperbarui secara berkala melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang juga dikenal sebagai Kartu Sembako, merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga penerima manfaat (KPM). KPM dapat membelanjakan bantuan ini untuk komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayur, dan buah di e-warong atau agen BRILink yang bekerja sama.
Besaran bantuan BPNT umumnya sebesar Rp200.000 per bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pangan KPM sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan warung lokal. Data penerima BPNT juga bersumber dari DTKS dan diverifikasi secara berkala oleh pemerintah daerah.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah program bantuan yang bersumber dari Dana Desa, dialokasikan untuk keluarga miskin atau tidak mampu di desa. Program ini menjadi jaring pengaman sosial penting, terutama saat terjadi gejolak ekonomi atau bencana. Kriteria penerima BLT Dana Desa ditetapkan oleh musyawarah desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Besaran BLT Dana Desa bervariasi, namun umumnya sekitar Rp300.000 per bulan selama periode tertentu. Penyaluran bantuan dilakukan oleh pemerintah desa, seringkali melalui tunai atau transfer bank. Data penerima BLT Dana Desa harus dipublikasikan di papan informasi desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Program Bantuan Pendidikan (PIP, KIP Kuliah)
Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan melalui berbagai program bantuan. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Bantuan ini disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dapat dicairkan di bank penyalur.
Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik namun terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. KIP Kuliah mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup. Kedua program ini sangat vital untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Persiapan Sebelum Cek Bansos Online di HP
Sebelum memulai proses pengecekan status penerima Bansos secara online melalui HP, ada beberapa persiapan penting yang perlu dilakukan. Persiapan ini akan memastikan proses berjalan lancar, efisien, dan tanpa hambatan. Kelengkapan data dan pemahaman mengenai platform yang akan digunakan adalah kunci utama.
Ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang stabil juga menjadi faktor penentu. Masyarakat diharapkan untuk menyiapkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan jauh-jauh hari. Ini akan mengurangi potensi kesalahan atau penundaan saat melakukan pengecekan.
Data Pribadi yang Wajib Disiapkan
Untuk melakukan pengecekan Bansos, data pribadi yang paling krusial adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK adalah identitas tunggal yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi setiap warga negara dalam berbagai sistem administrasi. Pastikan NIK yang digunakan adalah NIK yang valid dan terdaftar di Dukcapil.
Selain NIK, beberapa platform mungkin juga meminta informasi tambahan seperti nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, atau nama ibu kandung. Penting untuk memastikan semua data yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdaftar di Dukcapil. Kesalahan penulisan satu digit NIK saja dapat mengakibatkan data tidak ditemukan.
Perangkat dan Koneksi Internet
Pengecekan Bansos secara online tentu saja memerlukan perangkat HP yang terhubung dengan internet. Pastikan HP dalam kondisi baik dan memiliki daya baterai yang cukup. Koneksi internet yang stabil sangat dianjurkan untuk menghindari terputusnya proses di tengah jalan.
Baik menggunakan Wi-Fi maupun data seluler, pastikan sinyal kuat dan kuota internet mencukupi. Aplikasi atau situs web pengecekan Bansos dirancang agar ringan, namun koneksi yang lambat tetap bisa menghambat kinerja. Penggunaan browser yang terupdate juga disarankan untuk kompatibilitas terbaik.
Memahami Portal Resmi Pemerintah
Pemerintah menyediakan beberapa portal resmi untuk pengecekan Bansos. Penting untuk hanya mengakses portal-portal ini dan menghindari situs tidak resmi yang berpotensi penipuan. Portal utama yang sering digunakan adalah situs cekbansos.kemensos.go.id.
Masyarakat harus membiasakan diri dengan tampilan dan fitur-fitur yang ada di portal resmi tersebut. Mempelajari panduan singkat atau FAQ yang tersedia di situs juga dapat membantu. Dengan memahami portal resmi, masyarakat dapat lebih percaya diri dan aman dalam melakukan pengecekan.
Langkah-Langkah Cek Penerima Bansos 2026 Online via HP
Proses pengecekan penerima Bansos secara online melalui HP dirancang agar semudah mungkin diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, siapa pun dapat memverifikasi status bantuan mereka dalam hitungan menit. Panduan ini akan menguraikan prosedur secara berurutan dan jelas.
Penting untuk memperhatikan setiap detail dan instruksi yang diberikan pada platform resmi. Kesalahan kecil dapat menghambat proses atau menyebabkan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, ketelitian menjadi kunci utama dalam melakukan pengecekan ini.
Akses Situs Resmi Cek Bansos Kemensos
Langkah pertama adalah membuka browser di HP dan mengetikkan alamat situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pengecekan Bansos, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan alamat URL sudah benar untuk menghindari situs palsu. Situs ini adalah portal utama yang menyediakan informasi status penerima berbagai jenis Bansos yang dikelola Kemensos.
Setelah situs terbuka, masyarakat akan disuguhkan dengan tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Situs ini dirancang untuk dapat diakses dengan baik di berbagai ukuran layar HP. Perhatikan tata letak dan menu yang tersedia untuk navigasi yang lebih mudah.
Mengisi Data Wilayah Penerima
Pada halaman utama situs cekbansos.kemensos.go.id, akan ada kolom-kolom untuk mengisi data wilayah penerima. Ini biasanya meliputi:
- Provinsi: Pilih provinsi tempat tinggal sesuai KTP.
- Kabupaten/Kota: Pilih kabupaten atau kota yang sesuai.
- Kecamatan: Pilih kecamatan tempat tinggal.
- Desa/Kelurahan: Pilih desa atau kelurahan yang sesuai.
Pengisian data wilayah ini berfungsi untuk mempersempit pencarian dan mempercepat proses. Pastikan setiap pilihan sudah benar dan sesuai dengan alamat domisili yang terdaftar. Kesalahan dalam memilih wilayah dapat menyebabkan data tidak ditemukan.
Memasukkan Nama Lengkap dan Kode Verifikasi
Setelah mengisi data wilayah, langkah selanjutnya adalah memasukkan nama lengkap sesuai KTP. Pastikan penulisan nama sudah benar dan tidak ada salah ketik. Nama lengkap ini akan dicocokkan dengan data yang ada di basis data Kemensos.
Di bawah kolom nama, biasanya akan ada kolom untuk memasukkan kode verifikasi atau captcha. Kode ini berupa kombinasi huruf dan angka yang harus dimasukkan dengan benar. Kode verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa yang mengakses sistem adalah manusia, bukan robot. Jika kode sulit dibaca, biasanya ada opsi untuk me-refresh kode tersebut.
Melihat Hasil Pengecekan Status Bansos
Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol "Cari Data" atau "Cari". Sistem akan memproses permintaan dan menampilkan hasil pengecekan. Hasil ini akan menunjukkan apakah NIK atau nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak.
Tabel hasil biasanya akan menampilkan informasi seperti nama penerima, usia, jenis Bansos yang diterima (misalnya PKH, BPNT), dan status penyaluran. Jika data tidak ditemukan, sistem akan memberikan notifikasi bahwa NIK/nama tidak terdaftar. Simpan atau catat informasi yang ditampilkan untuk keperluan arsip pribadi.
| Jenis Bansos | Status Penerima | Periode Penyaluran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| PKH | Terdaftar | Tahap 1, 2026 | Bantuan Anak Sekolah (SMP) |
| BPNT | Terdaftar | Januari-Maret 2026 | Kartu Sembako Aktif |
| BLT Dana Desa | Belum Terdaftar | N/A | Silakan hubungi perangkat desa |
| PIP | Tidak Ditemukan | N/A | Cek kembali NIK siswa atau ajukan ulang |
Memahami Hasil Pengecekan dan Tindak Lanjut
Setelah melakukan pengecekan dan mendapatkan hasil, penting untuk memahami arti dari informasi yang ditampilkan. Hasil pengecekan bisa bervariasi, mulai dari terdaftar sebagai penerima, belum terdaftar, hingga tidak ditemukan. Pemahaman ini akan membantu dalam menentukan langkah selanjutnya yang perlu diambil.
Jangan panik jika hasil tidak sesuai harapan. Ada prosedur dan saluran komunikasi resmi yang bisa dimanfaatkan untuk mengklarifikasi atau mengajukan permohonan. Setiap status memiliki implikasi dan rekomendasi tindakan yang berbeda.
Status "Terdaftar" dan "Belum Terdaftar"
Jika status yang muncul adalah "Terdaftar", ini berarti nama atau NIK yang dimasukkan telah berhasil diverifikasi sebagai penerima Bansos tertentu. Informasi tambahan seperti jenis Bansos, periode penyaluran, dan status pencairan akan ditampilkan. Penerima dapat menunggu jadwal pencairan atau mengambil bantuan sesuai prosedur yang berlaku.
Sebaliknya, jika statusnya "Belum Terdaftar" atau "Tidak Ditemukan", ini mengindikasikan bahwa data yang dimasukkan tidak cocok dengan basis data penerima Bansos. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, seperti data belum terverifikasi, NIK salah, atau memang belum termasuk dalam daftar penerima. Dalam kasus ini, diperlukan tindak lanjut lebih lanjut.
Mengatasi Kendala Data Tidak Ditemukan
Apabila data tidak ditemukan atau muncul notifikasi bahwa NIK tidak terdaftar, langkah pertama adalah memastikan kembali NIK dan nama lengkap yang dimasukkan sudah benar. Kesalahan penulisan satu digit saja dapat menyebabkan data tidak ditemukan. Coba ulangi proses pengecekan dengan lebih teliti.
Jika NIK dan nama sudah dipastikan benar namun data tetap tidak ditemukan, masyarakat dapat menghubungi perangkat desa/kelurahan setempat atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Mereka dapat membantu memeriksa data di sistem DTKS atau memberikan informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan atau verifikasi ulang data.
Prosedur Pengajuan atau Perbaikan Data
Bagi masyarakat yang merasa layak menerima Bansos namun belum terdaftar, ada prosedur pengajuan atau perbaikan data. Prosedur ini umumnya melibatkan pendaftaran atau pembaruan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendaftaran DTKS dapat dilakukan melalui desa/kelurahan setempat.
Masyarakat dapat mengajukan diri untuk masuk DTKS dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Petugas desa/kelurahan akan melakukan musyawarah desa untuk menentukan kelayakan dan mengusulkan data ke Dinas Sosial. Proses verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah dan pusat akan menentukan apakah data tersebut akan masuk ke dalam daftar penerima Bansos.
Kewaspadaan Terhadap Modus Penipuan Bansos Online
Di tengah kemudahan akses informasi melalui platform online, potensi modus penipuan juga meningkat. Masyarakat harus selalu waspada dan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan program Bansos. Penipuan dapat merugikan secara finansial maupun data pribadi.
Pemerintah tidak pernah meminta biaya administrasi atau data pribadi yang sensitif seperti PIN ATM atau kode OTP melalui pesan singkat atau telepon. Edukasi mengenai modus penipuan menjadi sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban. Selalu verifikasi informasi dari sumber resmi.
Ciri-Ciri Penipuan Bansos Online
Modus penipuan Bansos online seringkali memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, permintaan data pribadi yang sensitif seperti nomor rekening, PIN ATM, atau kode OTP melalui telepon, SMS, atau pesan WhatsApp. Kedua, janji pencairan Bansos dengan cepat atau dalam jumlah besar yang tidak masuk akal.
Ketiga, penggunaan tautan atau situs web palsu yang menyerupai situs resmi pemerintah. Tautan ini biasanya berisi malware atau phising yang bertujuan mencuri data. Keempat, permintaan pembayaran biaya administrasi atau tebusan agar Bansos bisa cair. Ingat, semua program Bansos resmi tidak pernah memungut biaya.
Pentingnya Verifikasi Sumber Informasi
Selalu verifikasi setiap informasi terkait Bansos dari sumber-sumber resmi pemerintah. Situs resmi Kementerian Sosial (kemensos.go.id), akun media sosial resmi pemerintah, atau kantor desa/kelurahan adalah sumber informasi yang paling akurat. Jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial atau grup chat tanpa verifikasi.
Jika ada keraguan, jangan ragu untuk menghubungi layanan pengaduan resmi atau kantor Dinas Sosial setempat. Lebih baik meluangkan waktu untuk memverifikasi daripada menjadi korban penipuan. Kehati-hatian adalah kunci utama.
Saluran Pengaduan Resmi
Apabila masyarakat menemukan indikasi penipuan atau mengalami masalah terkait Bansos, ada beberapa saluran pengaduan resmi yang dapat dihubungi. Kementerian Sosial memiliki layanan pengaduan melalui call center 1500292 atau melalui aplikasi SP4N Lapor! yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian jika merasa menjadi korban penipuan. Mendokumentasikan bukti-bukti penipuan seperti tangkapan layar chat, nomor telepon, atau tautan palsu akan sangat membantu dalam proses pelaporan.
Kontak Layanan Informasi dan Pengaduan Bansos
Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat menyampaikan keluhan dengan tepat, pemerintah menyediakan berbagai saluran komunikasi. Saluran ini dirancang untuk melayani pertanyaan, memberikan panduan, dan menerima pengaduan terkait program Bansos. Pemanfaatan saluran resmi ini sangat dianjurkan.
Aksesibilitas layanan pengaduan menjadi prioritas agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka. Jangan ragu untuk menggunakan layanan ini jika ada kebingungan atau masalah.
Call Center Kementerian Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan layanan call center untuk masyarakat yang ingin bertanya atau mengadukan masalah terkait Bansos. Nomor call center yang dapat dihubungi adalah 1500292. Layanan ini beroperasi pada jam kerja dan siap memberikan informasi yang relevan.
Melalui call center, masyarakat dapat menanyakan status Bansos, prosedur pengajuan, atau melaporkan kendala yang dihadapi. Pastikan untuk menyiapkan data diri seperti NIK dan nama lengkap saat menghubungi call center agar proses identifikasi dapat berjalan lancar.
Aplikasi SP4N Lapor!
SP4N Lapor! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah platform yang disediakan pemerintah untuk mengelola pengaduan dari masyarakat. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store atau App Store, atau diakses melalui situs web lapor.go.id.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait Bansos melalui aplikasi ini dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Pengaduan akan diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Platform ini memberikan transparansi dalam proses penanganan pengaduan.
Kantor Dinas Sosial Setempat dan Perangkat Desa/Kelurahan
Untuk masalah yang lebih spesifik atau memerlukan interaksi langsung, masyarakat dapat mendatangi kantor Dinas Sosial di tingkat Kabupaten/Kota atau kantor desa/kelurahan setempat. Petugas di sana dapat memberikan bantuan langsung, memeriksa data di sistem, atau memfasilitasi pengajuan/perbaikan data.
Kunjungan langsung sangat disarankan jika ada kendala yang kompleks atau memerlukan verifikasi dokumen fisik. Pastikan untuk membawa dokumen-dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga saat berkunjung. Jam operasional kantor perlu diperhatikan sebelum datang.
Penutup
Pengecekan penerima Bansos secara online melalui HP di tahun 2026 merupakan sebuah kemudahan yang patut dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital ini bukan hanya memangkas birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Dengan memahami jenis-jenis Bansos, mempersiapkan data yang dibutuhkan, dan mengikuti langkah-langkah pengecekan yang benar, masyarakat dapat memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Namun, kemudahan ini juga menuntut kewaspadaan tinggi terhadap berbagai modus penipuan yang mungkin muncul. Selalu prioritaskan sumber informasi resmi dan jangan pernah memberikan data pribadi sensitif kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada keraguan atau kendala, manfaatkan saluran pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah. Ingatlah bahwa data dan kebijakan terkait Bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan regulasi terbaru dan kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau informasi terbaru dari kanal-kanal resmi pemerintah.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah NIK saya pasti terdaftar di DTKS jika saya layak menerima Bansos?
Tidak selalu. NIK Anda harus terdaftar di DTKS dan telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) oleh pemerintah daerah dan pusat untuk dapat masuk dalam daftar penerima Bansos. Proses pendaftaran DTKS bisa dilakukan melalui desa/kelurahan setempat.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pencairan Bansos setelah status terdaftar?
Waktu pencairan Bansos bervariasi tergantung jenis Bansos dan jadwal yang ditetapkan pemerintah. Beberapa Bansos disalurkan per bulan, ada pula yang per triwulan. Informasi detail jadwal pencairan biasanya diumumkan melalui situs resmi Kemensos atau perangkat desa/kelurahan.
Apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan data pada KTP atau KK saat cek Bansos?
Jika ada kesalahan data pada KTP atau KK, Anda harus segera mengurus perbaikan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Setelah data diperbaiki, Anda dapat mengajukan pembaruan data ke DTKS melalui desa/kelurahan agar data Bansos Anda juga ikut terbarui.
Apakah saya bisa mengajukan lebih dari satu jenis Bansos?
Secara umum, seseorang atau keluarga bisa saja terdaftar sebagai penerima lebih dari satu jenis Bansos, asalkan memenuhi kriteria kelayakan untuk masing-masing program. Namun, ada juga beberapa program yang memiliki batasan agar bantuan lebih merata. Sistem akan secara otomatis memverifikasi kelayakan ganda.
Bagaimana cara mengetahui jadwal penyaluran Bansos untuk wilayah saya?
Jadwal penyaluran Bansos biasanya diinformasikan melalui situs resmi Kementerian Sosial, media sosial resmi pemerintah daerah, atau papan pengumuman di kantor desa/kelurahan. Anda juga bisa menanyakan langsung kepada perangkat desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat.